21 Des 2018
  |  
Dilihat : 707 kali

Program JKN-KIS Perlu Dikawal Bersama

Jakarta - Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN-KIS di Provinsi DKI Jakarta, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bersinergi dengan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tentang peningkatan kepatuhan pemberi kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (21/12).

Sinergi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada badan usaha  dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS dan proses perizinan badan usaha yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selain Disnakertrans, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta juga meneken kerja sama terkait Optimalisasi Program JKN-KIS.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Program JKN-KIS adalah program yang perlu didukung oleh berbagai pihak agar kepuasan pelayanan kesehatan terus meningkat, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Waktu saya pergi ke salah satu kampung daerah Jakarta Utara, saya bertanya ke salah seorang ibu yang bernama Ani. Ia dan suaminya menderita diabetes dan gagal ginjal. Ia langsung mengatakan, untung BPJS Kesehatan telah menolong keluarganya sehingga dapat menanggung semua biaya cuci darah dan obat-obatan, karena keluarga ibu Ani sangat kekurangan dalam hal finansial. Saya sangat bahagia mendengar hal itu. Semoga kisah ini mampu menjadi motivasi kita bersama untuk mengawal keberlangsungan JKN-KIS,” kata Anies.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk. Untuk itu, perluasan kepesertaan, peningkatan kepatuhan, dan pengawasan Program JKN-KIS perlu dikawal bersama.

"Penegakan hukum juga harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian aturan bagi pemberi kerja, agar mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya beserta anggota keluarganya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pemberi kerja juga harus menyampaikan data yang lengkap dan benar dan membayar iurannya sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Per 1 Desember 2018 jumlah kepesertaan JKN-KIS telah mencapai angka 207.834.315 jiwa (78.74%). Khusus di Provinsi DKI Jakarta, capaian kepesertaannya menembus angka 10.146.398 jiwa (98.18%).

"Hasil survei tahun 2017 oleh sebuah lembaga independen menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan peserta di 5 wilayah DKI Jakarta berada dalam kategori tinggi, dengan indeks 78.26%. Ini hal yang patut kita apresiasi bersama. Semoga capaian Pemprov DKI Jakarta ini, bisa mendorong daerah lain untuk mengikuti jejaknya," kata Fachmi.

Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Disnakertrans dan BPTSP ini mulai dilakukan sejak tahun 2016. Selama rentang waktu dua tahun tersebut, banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari pengawasan ketenagakerjaan bersama, hingga dibukanya loket pendaftaran badan usaha di BPTSP.

"Melalui sinergi ini, cakupan peserta JKN-KIS meningkat menjadi lebih dari 95 % sebelum 1 Januari 2019. Jumlah badan usaha di Provinsi DKI Jakarta juga naik menjadi 47.169 badan usaha. Atas kerja kerasnya, tak heran jika pada Mei 2018 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta medapatkan penghargaan dari Presiden RI sebagai provinsi dengan predikat Universal Health Coverage (UHC),” ujar Fachmi.