19 Des 2018
  |  
Dilihat : 939 kali

Denda Layanan untuk Edukasi Peserta JKN-KIS Agar Lebih Disiplin Bayar Iuran

Jakarta, Jamkesnews - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 dinilai memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menunggak. Pasalnya, status kepesertaan JKN-KIS seseorang akan dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan. Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018.

“Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan. Ilustrasinya, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan,” jelas Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan Budi Mohammad Arief dalam acara Konferensi Pers bertema Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (19/12).

Sementara itu, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. JIka peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.

“Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. Jangan lupa, di balik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi,” kata Budi.

Sementara itu, Berty, salah satu peserta JKN-KIS kelas I yang ditemui tim Jamkesnews dalam kesempatan yang berbeda, mengaku sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya, masih ada sebagian masyarakat yang hanya membayar iuran di kala sakit, sementara ketika mereka telah sehat, kewajibannya lantas terlupakan.

"Tidak bisa begitu. Kita tahu kalau BPJS Kesehatan itu prinsipnya gotong royong. Kalau yang bayar iuran hanya yang sakit, bagaimana nantinya? Padahal iuran peserta yang sehat digunakan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang sakit. Sudah saatnya kita bersama-sama mendukung Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan ini, toh nanti juga manfaatnya kita sendiri yang merasakan," ucap wanita kelahiran Padang ini.