19 Des 2018
  |  
Dilihat : 445 kali

Aturan Baru JKN-KIS Soal PHK dan Suami Istri Sama-Sama Bekerja

Jakarta, Jamkesnews - Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran. Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma''ruf menjelaskan, PHK tersebut harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta pengadilan hubungan industrial. Kedua, PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris. Ketiga, PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan. Keempat, PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter.

“Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Iqbal dalam Konferensi Pers bertajuk Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (19/12).

Jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran. Sementara jika ia tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka selanjutnya ia akan didaftarkan menjadi peserta PBI.

Di sisi lain, apabila ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

“Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi,” terang Iqbal.

Iqbal menyebutkan, Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

“Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS,” ungkapnya.

Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, Iqbal pun berharap peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal.

"Lewat aturan baru itu, kesadaran masyarakat untuk membayar mestinya bisa menjadi lebih tinggi. Kita harus lebih peduli karena dengan JKN-KIS ini banyak masyarakat yang tertolong, sementara BPJS Kesehatan harus stabil keuangannya. Jadi semua pihak harus saling menolong," kata Madi, salah satu peserta JKN-KIS yang ditemui pada kesempatan berbeda.