03 Okt 2019
  |  
Dilihat : 14592 kali

Sekjen Kemensos: Penggantian Data PBI Sifatnya Rutin Agar Data Lebih Clean

Jakarta, Jamkesnews - Dengan berlakunya SK Menteri Sosial tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kedelapan, per 1 Oktober 2019 ada sejumlah data peserta PBI yang diganti. Pembaruan data peserta PBI ini merupakan hal yang rutin dilakukan mengingat data kepesertaan Program JKN-KIS sangat dinamis.

"Proses ini kita lakukan demi peningkatan kualitas data sehingga data PBI lebih clean. Semua data yang berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial harus terintegrasi dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan diperbarui sesuai kondisi terkini," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras dalam acara Sosialisasi Mitigasi atas Perubahan Data Peserta PBI yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Rabu (02/10).

Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dengan melakukan pendataan yang bersih dan akuntabel. Menurutnya, beberapa bulan yang lalu ada 5,2 juta jiwa peserta PBI yang sudah diganti. Langkah berikutnya adalah mengganti sekitar 4,6 juta jiwa yang dinilai sudah tidak termasuk dalam kriteria PBI.

"Kami kerahkan semua sumber daya yang ada untuk melakukan sosialisasi masif ke lapangan. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenkes, Kemenko PMK, dan BPJS Kesehatan untuk memitigasi risiko di lapangan. Kita juga sudah punya Tim Reaksi Cepat (TRC) Data PBI kalau ada kejadian yang butuh penanganan segera," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perluasan dan Pelayananan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan bahwa pembaruan data PBI secara berkala adalah hal yang wajar dilakukan Kementerian Sosial untuk mengisi data peserta yang memenuhi kriteria dan layak diberikan bantuan oleh Pemerintah sampai dengan kuota terpenuhi.

“Langkah ini adalah hal yang lumrah dan justru dilakukan untuk menjaga akurasi data peserta PBI. Bisa jadi karena ada perubahan taraf hidup peserta PBI menjadi mampu, sudah terdaftar sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), sudah meninggal dunia, dan lain sebagainya,” terangnya.

Andayani menyatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) juga memegang kunci penting untuk memastikan masyarakat setempat terinformasi apakah yang bersangkutan dan keluarganya masih berstatus sebagai peserta PBI atau bukan. Pemda diharapkan dapat ikut mengarahkan dan memandu masyarakat untuk mengecek status kepesertaan PBI-nya dengan menghubungi Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), PIPP rumah sakit, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Mobile Customer Service BPJS Kesehatan, hingga Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

"Sosialisasi penggantian data PBI ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kementerian Sosial yang menetapkan data PBI, Kementerian Kesehatan yang mendaftarkan PBI, BPJS Kesehatan yang memberikan jaminan, dan Pemda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan di masing-masing daerah. Jadi harus ada satu pemahaman yang sama," pesan Andayani.<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_191003_051905_995.sdoc-->