22 Jul 2019
  |  
Dilihat : 8521 kali

Kembangkan Sistem Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan dan SGK Turki Jajaki Kerja Sama

Jakarta, Jamkesnews - Guna mengembangkan Program JKN-KIS, selain bersinergi dengan kementerian/lembaga dan instansi dalam negeri, BPJS Kesehatan juga menjalin hubungan profesional dengan berbagai negara dan institusi internasional. Kini, BPJS Kesehatan menjajaki kerja sama dengan Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) Turki melalui penandatanganan nota kesepahaman, Senin (22/07).

SGK merupakan suatu lembaga penyelenggara jaminan kesehatan di Turki yang berdiri sejak tahun 2006. Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup kerja sama dalam hal revenue collection, risk pooling, dan strategic purchasing melalui penyelenggaraan seminar bersama, konferensi, pertemuan para ahli, pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, serta  bentuk kerja sama lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

“Sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak keempat di dunia, tidak mudah memang mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Namun kami percaya, negara-negara lain yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) juga memerlukan waktu untuk berproses dan melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, hingga akhirnya berhasil mencapai cita-cita tersebut. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga luar negeri untuk saling bertukar keahlian, gagasan, dan best practice, dengan harapan hal tersebut dapat menyumbang kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan JKN-KIS,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

SGK memiliki kesamaan dengan BPJS Kesehatan, yakni menyediakan jaminan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang sudah tinggal di Turki. Syaratnya, WNA tersebut harus tinggal setahun di Turki dan berusia di bawah 65 tahun. Adapun benefit yang bisa didapat antara lain jaminan pelayanan kesehatan di RS pemerintah dan potongan harga untuk penebusan obat.

“Meski punya kondisi dan tantangan yang berbeda, kami yakin kerja sama dengan SGK Turki ini dapat membuka jalan untuk mengembangkan sistem jaminan kesehatan sosial masing-masing negara,” kata Fachmi usai menandatangani nota kesepahaman.

Sementara itu, President Director of SGK Turkey Mehmet Selim Bagli mengatakan bahwa saat ini SGK telah melindungi hampr seluruh populasi penduduk setempat, termasuk 4.123 Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki izin bekerja di Turki.

"Mereka juga memperoleh manfaat jaminan sosial dari SGK tanpa perbedaan, seperti halnya dengan penduduk Turki yang lain," tegasnya.

Sebelum Turki, BPJS Kesehatan juga telah menjalin hubungan kemitraan dengan sejumlah institusi internasional lainnya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan sosial, seperti National Health Insurance Service (NHIS) Korea Selatan, Japan International Corporation Agency (JICA), The Health Insurance Review and Assesment Service (HIRA) Korea Selatan, hingga International Social Security Association (ISSA).