02 Mei 2019
  |  
Dilihat : 347 kali

Jaga Mutu Layanan Kesehatan Peserta JKN-KIS, Status Akreditasi Rumah Sakit Harus Pasti

Jakarta, Jamkesnews - BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi. Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan BPJS Kesehatan Budi Mohammad Arief dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis (02/05).

Budi menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakt yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” terang Budi.

Hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama. Budi menjelaskan, dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit. Ia pun mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka.

“Ada 482 rumah sakit di seluruh Indonesia yang sudah habis dan akan habis masa akreditasinya dari Januari sampai Desember 2019. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, akreditasi adalah sebuah ketentuan yang harus dipenuhi rumah sakit karena menjadi syarat utama kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, akreditasi merupakan suatu jaminan dari pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang layak kepada masyarakat. Terlebih saat ini sudah 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang 44 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban rumah sakit untuk terakreditasi.

"Kalau kita minta pemerintah memberikan diskresi lagi kepada rumah sakit untuk mengurus akreditas, nanti tidak sehat juga. Untuk jangka pendeknya, harus ada upaya mitigasi dari BPJS Kesehatan agar peserta tetap mudah mendapatkan akses ke rumah sakit. Terkait pelayanan-pelayanan yang sangat krusial, saya harap Kementerian Kesehatan bisa memberikan diskresi khusus. Misalnya hemodialisa, yang pesertanya harus tiap minggu cuci darah. Kalau tidak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan, peserta akan kesusahan cari rumah sakit lagi," kata Timboel.

Ia juga meminta agar KARS bisa lebih cepat melaksanakan tugasnya. Pasalnya, rumah sakit juga akan kehilangan pasien jika putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Timboel mengatakan, proses akreditasi idealnya dapat dilakukan satu dua bulan saja.

"Memang akreditasi itu membutuhkan waktu, karena SDM di KARS terbatas sementara rumah sakit yang diproses jumlahnya juga banyak. Namun dengan situasi saat ini, kami harap KARS bisa lebih proaktif dan mempercepat prosesnya. Memang semuanya tergantung komitmen rumah sakit itu sendiri, tapi KARS juga diharapkan bisa mendorong rumah sakit untuk segera melakukan akreditasi. Harus ada pengawasan juga dari Kementerian Kesehatan," ucapnya.