11 Jan 2019
  |  
Dilihat : 137933 kali

Antisipasi Masalah Akreditasi RS, BPJS Kesehatan Jatim Berikan Paparan ke Ratusan Direksi RS

SURABAYA, Jamkesnews – Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo menyampaikan bahwa sejak 1 Januari 2019, setiap rumah sakit yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan akreditasi sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Percepatan Akreditasi Rumah Sakit dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di Era-JKN. Acara ini diprakarsai oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa timur sebagai upaya dalam mempercepat proses akreditas rumah sakit serta antisipasi terhadap permasalahan yang muncul dalam proses tersebut.

“Akreditasi ini nantinya akan menjadi syarat mutlak dalam kontrak antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan terkait,” terang Handaryo di depan ratusan jajaran direktur rumah sakit di wilayah Jawa Timur pada hari Kamis (10/01) di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Surabaya.

Handaryo menambahkan ada pengecualian bagi rumah sakit yang telah melakukan perjanjian kerjasama sebelum Januari 2019, dapat melanjutkan kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan. Ini merupakan jawaban untuk 12 rumah sakit di Jawa Timur yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebelum Januari 2019 namun belum memiliki akreditasi.

 “12 Rumah sakit telah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk dapat melanjutkan kerjasama. Rumah sakit ini pun berkomitmen untuk tetap melayani peserta BPJS Kesehatan. Ini patut diapresiasi,” tambah Handaryo.

Dalam acara yang sama, Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Faichah Hanum menyampaikan bahwa ada beberapa alasan kenapa Rumah Sakit harus terakreditasi.

“Akreditasi merupakan komitmen perlindungan pemerintah kepada seluruh penduduk indonesia dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, akreditasi ini adalah suatu rangkaian survei dangan standar tertentu sebagai satu kesatuan upaya peningkatan mutu dan berfokus kepada keselamatan pasien,” ujar Faichah.

Senada dengan Faichah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso menilai bahwa suatu keharusan bagi fasilitas kesehatan untuk memiliki akreditasi, karena merupakan bukti fasilitas kesehatan dalam menjaga mutu pelayanannya.

“Sebenarnya akreditasi ini adalah upaya menjaga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat terjamin akses dan mutunya yang juga merupakan salah satu dari tiga pilar dari Program Indonesia Sehat,” ujarnya.

Perlu diketahui, terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, mengatur tentang fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah atau diwajibkan memiliki sertifikat akreditasi. (ar/ar)