10 Jan 2019
  |  
Dilihat : 63 kali

PERANGKAT DESA KABUPATEN SIJUNJUNG ANTUSIAS IKUTI SOSIALISASI PROGRAM JKN-KIS

 Sijunjung, Jamkesnews - Pemerintah Republik Indonesia tak henti-hentinya melakukan perbaikan terkait aturan jaminan kesehatan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah terus berupaya untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan juga berupaya menyosialisasikan aturan jaminan kesehatan agar dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia.

BPJS Kesehatan Kabupaten Sijunjung melaksanakan sosialisasi program JKN-KIS kepada perangkat desa yang di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang dihadiri oleh 50 orang perangkat desa, Kamis (10/01).

Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Neneng Seprianti sebagai pemateri dalam sosialisasi ini menyampaikan bahwa perangkat desa Kabupaten Sijunjung sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk dipahami peserta lain. “Banyak pertanyaan dalam sesi tanya jawab yang disampaikan perangkat desa tentang program JKN-KIS. Hal ini sangat bagus, nantinya perangkat desa diharapkan dapat juga menyosialisasikan program JKN-KIS kepada masyarakat di masing-masing desa,” ujar Neneng.

Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan Perangkat Desa sebagai peserta JKN-KIS. Dalam kesempatan ini Neneng menyampaikan bahwa perangkat desa dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN-KIS sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU), dan bagi yang sudah terdaftar sebagai peserta mandiri wajb mendaftarkan dirinya sebagai perangkat daerah.

“Kalau sudah punya kepesertaan mandiri tetap wajib didaftarkan di BPJS Kesehatan sebagai perangkat daerah, karna peserta yang sudah berstatus menjadi pekerja wajib ditanggung oleh pemberi kerja berdasarkan aturan yang ada,” ujar Neneng. Selain itu Neneng juga menyampaikan terkait iuran yang dibayarkan oleh perangkat desa apabila terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU), karena bagi peserta PPU, iuran BPJS Kesehatan tidak sepenuhnya ditanggung peserta, tetapi iuran ditangung juga oleh pemberi kerja.

“Yang perlu diketahui oleh perangkat desa, bahwa hitungan untuk kepesertaan bagi perangkat desa yaitu 3% dipotong dan dibayarkan oleh pemerintah daerah kerja yang dianggarkan melalui anggaran dana desa, dan 2% dipotong dan dibayarkan oleh pemerintah daerah kerja yang dipotong dari gaji/upah perangkat desa atau nagari,” ujar Neneng.

Dengan adanya sosialisasi program JKN-KIS ini, diharapkan perangkat desa dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta PPU JKN-KIS. Karena dengan adanya jaminan kesehatan bagi perangkat desa,  perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dan perangkat desa juga dapat menyosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya dan manfaat yang didapatkan sebagai peserta JKN-KIS. (aw/ro)