20 Des 2018
  |  
Dilihat : 300538 kali

Kadinkes Kabupaten Kediri: Perpres Baru Hadir Mengisi Kekosongan Hukum

Kediri, Jamkesnews - Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dinilai menjadi pengisi kekosongan hukum atas isu-isu kekosongan hukum yang mungkin selama ini dirasakan oleh peserta. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Adi Laksono pada Konferensi Pers bertema Implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang digelar Rabu (19/12).

Melalui sambutannya, Adi menyampaikan bahwa perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnaan sistem pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui pembaruan regulasi.

“Bila kita telaah terdapat ketentuan baru yang sangat memudahkan peserta, seperti pendaftaran bayi baru lahir dari peserta mandiri, penghentian sementara kepesertaan bagi TKI, dan perubahan lokasi fasilitas kesehatan karena kedinasan. Ini bertujuan untuk memudahkan. Kalau sebelumnya saat di kandungan harus didaftarkan, sekarang sudah bisa didaftarkan setelah lahir, diberi waktu sampai 28 hari bisa langsung aktif setelah dibayar iurannya,” tambah Adi.

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Yessi Kumalasari turut menyampaikan bahwa bayi baru lahir dari peserta PBI yang ditanggung pemerintah pusat dapat langsung didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS dengan segmen yang sama dengan orangtuanya. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS segmen PBI yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota dan Kabupaten Blitar.

“Empat dari lima pimpinan daerah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kediri sudah berkomitmen untuk mendaftarkan bayi baru lahir dari peserta yang telah terdaftar sebagai PBI sebelumnya. Khusus untuk Kota Kediri, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan. Rencananya Jumat nanti baru akan diputuskan. Sementara bila bayi baru lahir belum bisa didaftarkan langsung sebagai peserta PBI tanggungan pemerintah daerah, maka orangtua tetap bisa mendaftarkan bayi tersebut sebagai peserta mandiri,” kata Yessi.

Pada tanggal 18 September 2018 lalu, pemerintah menerbitkan Perpres 82 Tahun 2018 untuk menggantikan regulasi setingkat yang sebelumnya telah ada. Selain mengatur ketentuan baru tentang pendaftaran bayi baru lahir dan penghentian sementara kepesertaan WNI yang bekerja di luar negeri, Perpres tersebut juga menjadi ketentuan baru bagi pendaftaran Kepala Desa dan Perangkat Desa, penegasan ketentuan pemberian hak manfaat bagi pekerja yang dijatuhi PHK (kriteria tertentu), serta ketentuan lainnya. (ar/sw)