05 Des 2018
  |  
Dilihat : 191 kali

BPJS Kesehatan Waingapu Ajak Perangkat Desa Pahami Aturan Baru Perpres 82 Tahun 2018

Waingapu, Jamkesnews – Sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Waingapu menyelenggarakan sosialisasi aturan terbaru tersebut kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Kepala Desa dan Perangkat Desa di  Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh puluhan peserta dari segmen PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mewakili di Kabupaten Sumba Timur dan dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Kab. Sumba Timur Domu Warandoy, Selasa (04/12).

“Dengan adanya aturan terbaru ini, banyak yang perlu kami sesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan terkait kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari PPNPN dan Perangkat Desa, agar pelaksanaan Program JKN-KIS di tahun depan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Domu Warandoy pada saat membuka dan memberikan arahan kepada peserta sosialisasi tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tersebut mengatur ketentuan-ketentuan baru. Salah satunya adalah mekanisme rekrutmen PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penjelasan upah terendah untuk perhitungan iuran dalam Program JKN-KIS.

“Ada beberapa ketentuan baru yang perlu diketahui dan dipahami oleh setiap masyarakat. Acara ini difokuskan untuk segmen PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa  karena di perpres sebelumnya belum diatur terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan di perpres yang baru dijelaskan terkait rekrutmen segmen tersebut. Diatur juga terkait perhitungan besaran iuran PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa,” kata Kepala Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan Gusti Ayu Agustina.

Ayu menambahkan dalam perhitungan iuran bagi segmen PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk batasan upah terendah adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hal tersebut sangat perlu diketahui oleh para PIC perwakilan yang hadir dalam acara ini. Diharapkan para PIC dapat segera menyesuaikan aturan tersebut untuk segera diterapkan di masing-masing kabupaten/kota.

Saat ini, BPJS Kesehatan Cabang Waingapu juga sedang melakukan proses rekonsiliasi data dan iuran dengan PPNPN Aparat Desa melalui dinas PMD setiap Kabupaten di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Waingapu, hal ini merupakan salah satu kegiatan pencocokan data antara data BPJS Kesehatan dengan data PPNPN Aparat Desa.

“Dalam kurun waktu dua bulan ini, kami sedang melakukan rekonsilisasi dengan PPNPN Aparat Desa di wilayah Cabang Waingapu. Dari hasil rekonsiliasi tersebut, banyak ditemukan ketidakcocokan antara data masterfile BPJS Kesehatan dengan data dari PPNPN Aparat Desa, seperti contohnya perangkat desa yang pensiun dan meninggal tidak dilaporkan ke kami sehingga berdampak di perhitungan iurannya,” jelas Ayu.

Ayu menambahkan persoalan perlu segera untuk diperbaiki, sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi selisih iuran dari segmen PPNPN Aparat Desa. Ia juga berharap upah terendah dapat menyesuaikan dengan UMK Kabupaten/Kota masing-masing karena Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait UMK Kabupaten/Kota di tahun 2019 sudah ditetapkan. (ay/HN)