08 Nov 2018
  |  
Dilihat : 35 kali

Disnaker Komit Himbau Perusahaan Wajib Terdaftar JKN-KIS

Tanjungbalai, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai pada Rabu (07/11) kemarin, melaksanakan kerjasama strategis yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan Dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Di Wilayah Kota Tanjungbalai. Sebelumnya kedua belah pihak telah melaksanakan Kesepakatan Bersama (MOU) yang ditandatangani pada 18 Nopember 2015 lalu.

Kegiatan penandatanganan yang digabungkan dengan acara Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2018 ini dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai, Kasidatun Kejaksaan Negeri Tanjungbalai – Asahan, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kota Tanjungbalai.

Perjanjian kerjasama tersebut merupakan turunan dari perjanjian kerjasama tripartit yang telah dilakukan di tingkat nasional yaitu Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor: KEP.210/BINWASK3/XI/2017, Nomor: PER/251/112017 dan Nomor: 625/KTR/1117 pada tanggal 15 Februari 2018 lalu tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

Kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan lingkup perjanjian tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada pemberi kerja, pertukaran data dan informasi, pemeriksaan lapangan bersama terkait kepatuhan pemberi kerja, hingga monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kota Tanjungbalai. Hal tersebut merupakan implementasi lingkup kerjasama yang berisi antara lain peningkatan perluasan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum dan implementasi pengenaan serta Pencabutan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T).

Kepala Disnaker Kota Tanjungbalai, Rasyidin, mendukung terwujudnya kepatuhan perusahaan dalam Program JKN-KIS.

“Kita apresiasi dan berkomitmen untuk menghimbau setiap perusahaan ikut BPJS kesehatan (JKN-KIS). Namun tidak seperti kewenangan di perizinan (DPM-PPTSP), kita menghimbau perusahan agar perusahaan menerapkan aturan internalnya terkait BPJS (JKN-KIS) ini,” tegas Rasyidin.

Rasyidin pun tak ragu untuk berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan dalam implementasi kerjasama tersebut.

“Kami siap menjadwalkan kunjungan ke lapangan atau koordinasi untuk hal lain,” lanjutnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai, Ario Trisaksono mengapresiasi dukungan stakeholder dalam hal mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019.

“Sesuai Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kewajiban melakukan pendaftaran sebagai peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2019. Maka dari itu kami perlu dukungan seluruh stakeholder, seperti Kejaksaan, DPM-PPTSP dan Disnaker seperti ini untuk mencapai UHC dalam waktu dekat,” ujar Ario. (HF/ss)