07 Nov 2018
  |  
Dilihat : 41 kali

Wujudkan UHC 2019, BPJS Kesehatan Bengkayang Perkuat Sinergi Melalui Forum Koordinasi

Bengkayang, Jamkesnews - BPJS Kesehatan cabang Singkawang menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Kabupaten Bengkayang tahun 2018 pada Rabu (07/11).

Tujuan dari Forum Koordinasi ini adalah sebagai wadah untuk berkomunikasi di antara para pemangku kepentingan Kabupaten Bengkayang terutama dalam hal-hal yang menyangkut Program JKN-KIS demi terwujudnya Universal Health Coverage di tahun 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang Martunus Hasibuan, dalam sambutannya menyatakan tentang pentingnya koordinasi dalam mensukseskan pengawasan kepatuhan ini.

“Saya ingin menyampaikan beberapa terkait dengan kinerja dari Program JKN KIS, kita ingin membangun sinergi dengan semua stakeholder, dimana dengan sinergi ini kita dapat meningkatkan capaian seperti yang diharapkan dalam program JKN-KIS,” kata Martunus.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singkawang, Novi Kurniadi memaparkan mengenai perkembangan terkini mengenai jumlah badan usaha yang telah meregistrasi pegawainya maupun yang masih belum meregistrasi serta upaya apa yang harus dilakukan.

“Adapun hal yang ingin ditekankan pada forum koordinasi kali ini diantaranya evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka peningkatan cakupan kepesertaan, kepatuhan pemberian data yang lengkap dan benar. Selain itu juga ditekankan pada kepatuhan pembayaran iuran, pembahasan strategi bersama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam hal pendaftaran peserta, penyampaian data yang lengkap dan benar serta pembayaran iuran beserta kewenangan instansi, serta evaluasi atas pelaksanaan strategi yang telah disusun sebelumnya,” kata Novi.

Novi juga menambahkan kegiatan ini tak lain untuk mencapai komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, juga untuk memperkuat pemeriksaan dan penegakan hukum yang terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis.

“Dalam pelaksanaannya, program JKN-KIS tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dalam pelayanan kesehatan, maupun pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta, diperlukan dukungan dan bantuan khususnya dari Kejaksaan Negeri selaku penegak hukum. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan dari Kejaksaan Negeri sangatlah penting bagi kami,” jelas Novi.

Novi juga menyampaikan harapannya dengan adanya forum koordinasi ini Universal Health Coverage 2019 kabupaten Bengkayang dapat segera terwujud. (FR/rv)