30 Nov 2019
  |  
Dilihat : 36 kali

BPJS KESEHATAN GELAR FORUM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PROVINSI JAMBI

 

Muara Bungo, Jamkesnews – BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan telah berkoordinasi dengan Instansi terkait agar program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan optimal. BPJS Kesehatan menggelar Forum Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi di Muara Bungo.

Kegiatan Forum Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Kejaksaan Negeri Se-Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja Se-Provinsi Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se-Provinsi Jambi, Kepala Cabang Jambi beserta Jajaran, dan Kepala Cabang Muara Bungo beserta jajaran.

Asisten Deputi Bidang Monev Deputi Wilayah Sumbagteng dan Jambi, Kiki Christmar Marbun menyampaikan evaluasi secara bersama ini terkait upaya peningkatan kepatuhan bagi pemberi kerja Non Penyelenggara Negara, juga Memberikan masukan dan saran terhadap kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan yang telah dilakukan.

“Kami Berharap BU yang sudah di SKK namun belum patuh dapat secara bersama-sama ditindaklanjuti kembali, Dinas terkait (Disnakertrans dan DPMPTSP) Provinsi dan Kab/Kota dapat menginisiasi terbitnya Peraturan Gubernar, Bupati/Walikota terkait peningkatan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara Negara, dan Serta penyertaan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang mandatory dalam pengurusan izin baru atau perpanjangan melalui aplikasi OSS (online single submission),” ungkapnya.

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Agustinus Wijono menyampaikan kepada Dinas terkait yang hadir dalam forum ini bahwa program JKN-KIS ini adalah program nasional yang sangat penting, sehingga semua instansi harus mendukung program ini dengan maksimal.

“Program JKN – KIS ini prinsipnya gotong royong yang diperlukan dukungan para pemangku kepentingan untuk mendukung program ini sesuai dengan kewenangannya. Salah satunya dukungan Kejaksaan dalam penegakan hukum serta peran pengawas ketenagakerjaan dalam kepatuhan pemberi kerja dalam memberi jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Diharapkan seluruh masyarakat maupun karyawan yang bekerja di perusahaan baik dari sektor formal maupun informal mendapatkan jaminan kesehatan,” Tutup Agus. (aw/ld)