15 Okt 2019
  |  
Dilihat : 8740 kali

BPJS Kesehatan Sorong Konsisten Pastikan Akurasi Data Melalui Rekonsiliasi Iuran

Sorong, Jamkesnews – Dalam rangka penyesuaian data penerimaan iuran wajib PNS Daerah, Pusat, TNI dan Polri BPJS Kesehatan mengadakan rekonsiliasi Triwulan III Tahun 2019 se-Sorong Raya, Senin (14/10). Kegiatan Rekonsiliasi Iuran Wajib ini dilakukan setiap periode triwulan atau setiap tiga bulan sekali, dengan tujuan untuk mencocokkan penerimaan yang diterima BPJS Kesehatan dengan perhitungan yang seharusnya berdasarkan data dari KPPN dan BPPKAD.

Asisten Deputi Bidang Perencanaan, Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat, Fery Purwaginanjar menyatakan harapannya terhadap peran dari pemerintah daerah dan kepatuhan regulasi yang ada untuk kesinambungan yang berdampak pada pelayanan kesehatan JKN-KIS.

“Kami harapkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kesinambungan Program ini melalui rekonsiliasi data iuran wajib. Melalui pertemuan ini Akurasi data iuran wajib akan selalu konsisten kita tingkatkan,” tuturnya.

Turut mengundang Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Achmad Muhdhor dalam kesempatan yang sama menjelaskan peran Kejaksaan dalam menegakkan pengawasan dan kepatuhan pembayaran iuran. Menurutnya, Pemda berkewajiban mengalokasikan anggarannya untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan iuran setiap bulannya.

“Peran kejaksaan dalam membantu keberlangsungan Program JKN-KIS ini ialah dengan lebih mendorong tingkat kepatuhannya. Ingat bahwa slogan BPJS Kesehatan yaitu gotong royong untuk menolong, itu dibebankan kepada kita semua,” tutur Achmad.

Achmad juga mengungkapkan harapannya, regulasi yang telah ditetapkan dapat dipatuhi oleh semua elemen yang menyukseskn Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Tak hanya peserta mandiri, badan usaha tak lupa peran pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakatnya dengan membayar iuran secara rutin dan berkala untuk keberlangsungan Program tersebut.

“Saya berharap kita memahami peran kita masing-masing demi Program ini, kita ketahui bersama untuk mewujudkan peran kita masing-masing itu memang tidak mudah tapi kita bisa melakukannya sepanjang kita sering untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan tak lupa mematuhi regulasi yang ada, saya pikir program ini akan baik-baik saja,” tambahnya.

Kegiatan rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk penerimaan iuran yang telah dicatat oleh BPJS Kesehatan berdasarkan surat setoran dari KPPN. Jika terdapat perbedaan, maka dapat dilakukan koreksi sesuai hasil rekonsiliasi oleh masing-masing pihak dan dilakukan pemantauan terhadap koreksi tersebut. Hasil rekonsiliasi berupa kesepakatan angka yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. (TR/ws)