11 Sep 2019
  |  
Dilihat : 176 kali

Patuhkan Badan Usaha Bandel, BPJS Kesehatan Gandeng Kejari, Disnaker dan PTSP Aceh Barat

Aceh Barat, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh menyelenggarakan pertemuan dengan Kejaksaan Negeri Meulaboh, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Aceh Barat serta Pengawas Ketenagakerjaan pada Selasa (10/09).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kasidatun Kejaksaan Negeri Meulaboh membahas upaya-upaya dalam penegakkan aturan-aturan guna meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS, tertib dalam menyampaikan data pekerja serta penghasilannya dan disiplin dalam membayarkan iuran setiap bulannya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh Mahmul Ahyar dalam paparannya menjelaskan bahwa masih terdapat badan usaha di Kabupaten Aceh Barat yang tidak patuh pada Program JKN-KIS ini.

“Saat ini masih banyak badan usaha yang belum patuh terhadap regulasi yang berlaku khususnya dalam hal pembayaran iuran, pendaftaran badan usaha dan penyampaian data pekerja dan gaji dan tunjangan tetap secara riil oleh badan usaha. Badan usaha yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Online Single Subsmission (OSS) belum semuanya terdaftar menjadi peserta JKN-KIS segmen PPU BU dan belum berjalannya proses pemberian jaminan kesehatan bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tidak adanya laporan dari pemberi kerja,” jelas Ahyar.

Ahyar menegaskan BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh akan terus bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Meulaboh, Dinas Ketenagakerjaan, DPM-PTSP Kabupaten Aceh Barat serta Pengawas Ketenagakerjaan untuk membuat badan usaha patuh dan Disiplin.

“Melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Mediasi melalui Kejaksaan Negeri Meulaboh, mewajibkan kepemilikan BPJS Kesehatan pada saat perizinan serta pemeriksaan lansung ke badan usaha bersama petugas Pengawas Ketenagakerjaan akan kami laksanakan supaya badan usaha benar-benar patuh,” tambah Ahyar.

Kasidatun Kejaksaan Negeri Meulaboh Ahmad Sahruddin menyampaikan pihaknya akan selalu mendukung Program JKN-KIS dan siap menindaklanjuti SKK yang dilimpahkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh terhadap badan usaha yang belum patuh.

“BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh agar segera melimpahkan kepada kami mana-mana saja badan usaha yang masih belum patuh agar bisa kami tindaklanjuti,” ujar Ahmad.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Mawardi menambahkan pihaknya bersama BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh akan memberikan sosialisasi kepada pengusahan mikro dan makro yang ada di Kabupaten Aceh Barat supaya mereka bisa lebih paham pentingnya Program JKN-KIS bagi dirinya dan pekerja serta sanksi-sanksi apabila tidak ikut dalam program tersebut. (hf/bb)