11 Sep 2019
  |  
Dilihat : 24 kali

BPJS Kesehatan Surakarta Ingatkan Notaris Daftarkan Pekerjanya ke JKN-KIS

Sragen, Jamkesnews – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menggandeng Kejaksaan Negeri Sragen dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah wilayah Kota Surakarta menggelar sosialisasi kepatuhan Program JKN-KIS kepada sejumlah puluhan notaris di wilayah Kabupaten Sragen, Selasa (10/09).

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Ratih Subekti mengatakan, notaris sebagai pemberi kerja mempunyai kewajiban mendaftarkan dirinya, seluruh pekerja serta anggota keluarga pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS.

“Selain mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS, pemberi kerja juga mempunyai kewajiban membayar iuran dan menyetorkan iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan,” katanya.

Dia menjelaskan perhitungan besaran iuran dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) swasta adalah lima persen dari gaji pokok dan tunjangan tetap per bulan dengan pembagian prosentase empat persen dibayar oleh pemberi kerja dan satu persen dibayar oleh pekerja.

“Iuran lima persen telah mancakup pekerja itu sendiri dan anggota keluarga dari peserta PPU yang meliputi suami/istri yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah paling banyak empat orang. Perlu diketahui juga untuk peserta PPU swasta hanya ada penjaminan di kelas 1 dan kelas 2 dikarenakan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah sebesar Upah Minimum Kabupaten Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Ratih juga mengharapkan dengan adanya sosialisasi seperti ini, dapat menggerakkan masyarakat agar sadar dan ikut bertanggung jawab menjaga kesehatan diri, keluarga dan masyarakat di lingkungannya serta mendaftarkan diri dan anggota keluarga menjadi peserta JKN-KIS dan membayar iuran.

Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah Kota Surakarta Darsi mengungkapkan, selama dalam pelaksanaan usaha terdapat pemberi kerja dan ada tiga unsur yakni ada upah, perintah dan pekerjaan, maka hubungan kerja sudah terikat di dalamnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang terdiri dari jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Apabila pekerja belum didaftarkan pemberi kerjanya ke dalam Program JKN-KIS dan terjadi risiko terhadap pekerja, maka pemberi kerja wajib bertanggung jawab sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan,” ungkapnya.(ma/fs)