11 Sep 2019
  |  
Dilihat : 752 kali

Kejari Purwakarta Desak Badan Usaha Lunasi Tunggakan Iuran JKN-KIS

Purwakarta, Jamkesnews – Untuk memastikan kepatuhan badan usaha terkait pembayaran iuran JKN-KIS di Wilayah Kabupaten Purwakarta, BPJS Kesehatan Kabupaten Purwakarta bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta dalam penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Selasa (10/09).

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Purwakarta Adiwan Qodar mengatakan, sebelumnya BPJS Kesehatan telah melakukan upaya penagihan kepada badan usaha terkait selisih iuran tersebut pada bulan Desember tahun 2018.

”Setelah seluruh upaya penagihan dilakukan dengan maksimal namun badan usaha masih tidak patuh dalam menjalankan kewajiban sesuai ketentuan perundangan, maka kami melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Purwakarta sebagai bentuk permohonan bantuan hukum,” jelas Adiwan.

Di sisi lain, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Purwakarta Dodi Wiraatmaja mengungkapkan bahwa pihaknya siap menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada. Kejaksaan Negeri Purwakarta menindaklanjuti permohonan tersebut dengan memanggil pimpinan badan usaha yang tidak patuh membayar selisih sampai terdapat komitmen pembayaran badan usaha.

“Pertama-tama kami sudah melakukan mediasi namun belum berhasil, sehingga kami tingkatkan penanganan hukum nya, jika Badan Usaha masih tidak patuh berarti Badan Usaha harus siap menanggung sanksi yang berlaku,” ujar Dodi.

Dalam kesempatan pemanggilan terakhir Badan Usaha tidak patuh, Kejari Purwakarta beserta dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Purwakarta melakukan pembahasan panjang dengan pimpinan badan usaha dari Korea yang tergabung dalam wadah Korea Garment (KOGA) yang pada saat itu juga didampingi oleh kuasa hukum masing-masing.

“Kabar yang menggembirakan, dari pertemuan tersebut telah ada komitmen pembayaran dari 7 badan usaha dengan total pemulihan keuangan negara sebesar Rp 3,4 miliar,” lanjut Dodi.

Adapun komitmen pembayaran tersebut telah tertuang dalam surat pernyataan dari badan usaha ke Kejaksaan Negeri Purwakarta, sehingga melalui surat tersebut kasus ini telah selesai hingga ada komitmen pembayaran iuran dan resmi diserahterimakan dengan BPJS Kesehatan pada hari tersebut. (BS/vk)