05 Sep 2019
  |  
Dilihat : 68519 kali

RS dan Dinkes se-Kalsel Berkumpul, KPK Sampaikan Ini!

Tabalong, Jamkesnews – Sebagai upaya pencegahan kecurangan (fraud) di era Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Barabai bersama Cabang Banjarmasin selenggarakan pertemuan. Dengan tajuk Optimalisasi Pencegahan Fraud di era JKN-KIS, BPJS Kesehatan undang KPK, rumah sakit dan Dinas Kesehatan se-Kalimantan Selatan, Selasa (03/09) di Tanjung Kabupaten Tabalong. Plh. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Chohari dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini sebagai langkah koordinasi pencegahan kecurangan. Khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Ia berharap, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) tetap Independen mengawal program JKN-KIS dari segala sisi. “Karena JKN-KIS bukan hanya milik BPJS Kesehatan, tapi tugas bersama dari semua lini. Sharing tentang pencegahan kecurangan menjadi fokusnya disini. Karena kita semua sadar, promotif preventif lebih baik daripada kuratif, begitu juga tentang kecurangan,” terang Chohari.

Hadir mewakili Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Raisa, menyampaikan hal tersebut bukan awal KPK terjun kebidang tersebut. Awal program JKN-KIS berdiri, KPK sudah mulai terlibat mendampingi segala hal yang bisa dibantu pihaknya. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan sektor yang penting. “Kita sadari bahwa anggaran yang dikelola juga tidak sedikit dan linear dengan potensi kecurangan yang ada, dan akan terus meningkat,” jelas Raisa.

Menurut hitungan KPK, dari awal program tersebut berdiri, dana yang dikelola hampir 300T dalam jangka waktu empat hingga lima tahun ini. Raisa meneruskan, defisit masih menjadi momok utama. Mekanismenya pun masih belum jelas jika terbukti terdapat kecurangan di lapangan.

Raisa menjelaskan, potensi kecurangan dapat dideteksi melalui ruang pengaduan di masing-masing intansi supaya potensi tersebut bisa dideteksi sejak dini. “Fasilitas kesehatan juga diharapkan seperti itu, kalau bisa dicegah sedini mungkin agar segera dibuat sistemnya. Karena kecurangan sendiri prinsipnya terdapat tiga elemen. Yaitu kesengajaan, keuntungan finansial dan ada kerugian yang ditimbulkan dan tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya.

Senada dengan yang disampaikan Chohari diawal,  ia menekankan bahwa pencegahan itu lebih penting. Oleh karena itu penyamaan persepsi menjadi suatu hal yang penting. Maka keberlangsungan program JKN-KIS tidak hanya ditangan BPJS Kesehatan saja, jadi kontribusi faskes memiliki andil pula dalam menyumbang perbaikan program tersebut. “Yang paling penting bahwa pencegahan lebih baik dari mengobati,” tutupnya. (KA/rz)