14 Agt 2019
  |  
Dilihat : 208 kali

BPJS Kesehatan dan Bupati Paluta Bahas Strategi Kejar Cakupan Kesehatan Semesta

Padang Lawas Utara, Jamkesnews - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan Lenny Marlina T. U. M. melakukan pertemuan dan advokasi dengan Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap, Selasa (13/08). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas strategi optimalisasi peran dan dukungan dari pemerintah daerah untuk secara bersama-sama menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Lenny mengatakan, sesuai regulasi Program JKN-KIS Pemerintah Daerah sangat diharapkan berperan besar dalam memastikan setiap penduduk diwilayahnya telah tercover dalam jaminan sosial.

“Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara  yang terdaftar menjadi peserta JKN-KIS baru mencapai 62%, yang artinya ada 38% atau sekitar 100.000 jiwa lebih yang belum memiliki jaminan sosial di bidang kesehatan. Penduduk yang belum terdaftar tentu saja akan menghadapi risiko pembiayaan apabila mengalami kejadian sakit,” kata Lenny.

Lenny juga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut telah disepakati beberapa langkah strategis di antaranya adalah optimalisasi pemanfaatan penerimaan dana pajak rokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018, menyegerakan pendaftaran Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) diseluruh satuan kerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, serta pendaftaran Kepala Desa beserta Perangkat Desa dari 368 Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Padang Lawas Utara Amin Andar Harahap menyatakan sikap untuk mendukung penuh terselenggaranya Program JKN-KIS, khususnya dalam hal percepatan peningkatan cakupan kepesertaan KIS. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana pajak rokok dengan menambah kuota jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Program JKN-KIS, yang lebih dikenal dengan Jamkesda.

“Dalam RAPBD 2020 kita melakukan penambahan kuota Jamkesda bagi penduduk tidak mampu sebanyak lebih kurang 7.500 jiwa menggunakan dana pajak rokok. Mengenai teknisnya, Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk mempersiapkan data penduduk yang berhak menerima Jamkesda tersebut,” ungkap Andar. (hf/fz)