14 Agt 2019
  |  
Dilihat : 51 kali

BPJS Kesehatan Minta Puskesmas Bantu Jelaskan Penonaktifan PBI ke Masyarakat

Lubuklinggau, Jamkesnews - Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Tahun 2019 Tahap Keenam, BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau menyosialisasikan hal tersebut kepada semua Kepala Puskesmas dan Person in Charge (PIC) P-Care yang ada di Kabupaten Musi Rawas, Selasa (13/08).

Menurut Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Yusfikarina, penonaktifan PBI JK adalah hal rutin yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan merupakan salah satu mekanisme dalam pengkinian data fakir miskin dan tidak mampu pada suatu wilayah.

"Pada tahun 2019 saja Kementerian Sosial telah melakukan penonaktifan sebanyak 5 kali. Bulan Agustus tahun 2019 menjadi penonaktifan PBI JK tahap keenam yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena data kependudukan besifat dinamis. Pengkinian data dilakukan tidak hanya pada segmentasi PBI JK, segmen Jamkesda yang iurannya berasal dari APBD pun kita lakukan pengkinian data," terangnya.

Ia mengatakan, dengan dilakukannya pembaruan secara rutin, data kepesertaan JKN-KIS dapat tetap akurat dan valid. Dalam proses validasi dan verifikasi data PBI JK yang dinonaktifkan maupun yang akan didaftarakan menjadi wewenang penuh Kementerian Sosial.

"Jika ada peserta JKN-KIS yang dinonaktifkan tetapi sebenarnya memang layak mendapatkan bantuan pemerintah, mohon dapat mengedukasi peserta untuk dapat melaporkan ke dinas sosial dengan membawa kartu JKN-KIS dan data kependudukan lainnya. Selain dapat diajukan melalui Kementerian Sosial, peserta yang masih layak dapat bantuan dari pemerintah juga dapat didaftarkan pada segmen PBI-APBD," tambah Yusfika.

Menurutnya, untuk pendaftaran segmen PBI-APBD tidak hanya dinas sosial yang memiliki tugas besar. Dinas kesehatan juga memiliki peran yang tidak kalah penting karena pendaftaran segmen PBI-APBD sangat bergantung pada ketersediaan kuota dan anggaran yang tersedia di dinas kesehatan.

Sementara itu, Hamka salah satu PIC Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas menyampaikan bahwa pihaknya siap mengedukasi masyarakat akan hal tersebut.

"Kami siap membantu menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat," ujar Hamka. (RW/na)