11 Jul 2019
  |  
Dilihat : 460 kali

BPJS KESEHATAN CABANG PAREPARE SOSIALISASI DAN REKONSILIASI DATA KEPESERTAAN TNI/POLRI

Parepare, Jamkesnews – Untuk meningkatkan akurasi data dalam kepesertaan pada segmen Peserta Penerima Upah (PPU) khususnya TNI/POLRI BPJS Kesehatan Cabang Parepare menggelar kegiatan pertemuan dalam rangka sosialisai dan rekonsiliasi data bagi Anggota TNI/Polri.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Parepare dengan mengundang para Satuan Kerja (Satker) TNI/Polri se Kota Parepare, Rabu (10/07).

Kepala Bidang Kepesertan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Hariyati mengatakan kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan dilakukan Rekonsiliasi Data maka komunikasi dengan jajaran Satker TNI/Polri selaku yang mensyahkan data terjalin dengan baik sehingga diharapkan tercapai kesamaan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) oleh Satker TNI/ Polri.

“Pada dasarnya pertemuan ini adalah pencocokan data peserta TNI/Polri dilakukan secara berkala pada masing-masing Satker yang ada di wilayah kerja Kantor BPJS Kesehatan Cabang Parepare. Rekonsiliasi data penting dilakukan agar data dan iuran peserta TNI/Polri terpenuhi dengan akurat,” ungkap Hariyati.

Hariyati menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan data peserta belum akurat antara yang tercatat di BPJS Kesehatan dengan yang ada di Satker masing-masing yang meliputi peserta yang pindah Satker belum dimutasikan, peserta baru di Satker belum dilaporkan datanya, data peserta dan anggota keluarga belum dilaporkan secara lengkap, serta mutasi kenaikan golongan belum dilaporkan ke BPJS Kesehatan.

“Diharapkan yang belum terdaftar segera didaftarkan baik secara perorangan maupun kolektif. Selanjutnya untuk data peserta yang belum lengkap agar segera dilengkapi dengan NIK, tanggal lahir, dan data anggota keluarga. Selain itu diharapkan agar Satker secara rutin menginformasikan perubahan data peserta,” kata Hariyati.

Dalam kesempatan ini, disampaikan juga terkait keluarga tambahan peserta PPU PN (anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua) dimana untuk iuran 1% harus dari satuan kerja yang melakukan pemotongan melalui surat kuasa dari pekerja kepada satker/SKPD, dengan mencantumkan besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga lain dalam daftar gaji dan menyetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM gaji.

Anggota Keluarga tambahan yang tidak didaftarkan secara kolektif oleh Satker dengan iuran 1% wajib dialihkan sebagai PBPU/Mandiri dengan kelengkapan syarat pendaftaran sebagaimana peserta PBPU Perorangan.

“Diharapkan dengan rekonsiliasi data dengan Satker TNI/Polri maka data kepesertaan di BPJS Kesehatan semakin valid,” tutup Hariyati. (HJ)