10 Jul 2019
  |  
Dilihat : 25673 kali

BPJS Kesehatan Pasuruan Ajak Kejari Probolinggo Berantas Ketidakpatuhan

Probolinggo, Jamkesnews - Sebagai upaya tegas dalam menindak permasalahan hukum yang mungkin terjadi saat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Pasuruan ajak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota dan Kabupaten Probolinggo berantas ketidakpatuhan. Hal ini tertuang melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama hingga Forum Koordinasi Pengawasan & Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha dalam Implementasi JKN-KIS, Rabu (10/07).

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pasuruan Indrina Darmayanti berharap agar penandatanganan kerjasama ini bisa jadi acuan untuk terus sinergi dengan rekan-rekan Kejari.

“Mengejar yang diharapkan terkadang sulit jika kita lakukan sendiri. Bukan berarti tak mandiri, tapi kita perlu yang namanya dukungan. Hal itu akan memberi energi untuk membuat kita semangat lagi. Dicontohkan dalam kasus ini, kami ingin membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Tentunya kita fokuskan dalam hal pengawasan, pemeriksaan, dan penegakkan hukum yang terkait dengan program BPJS Kesehatan. Harapannya ada saran hingga gagasan, bagaimana memecahkan masalah dan merumuskan rencana kerja sama yang strategis,” beber Deena, sapaan akrabnya.

Deena menekankan jika kepesertaan JKN-KIS bersifat wajib. Ia juga menjelaskan bahwa aturan tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan.

“Kewenangan dalam melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif adalah salah satu upaya agar masyarakat menjalankan kewajibannya. Setelah itu akan ada hak jaminan sosial yang mereka peroleh. Aturan ini tertulis dalam pasal 28 H Ayat 3 UUD 1945. Ada juga dasar hukum lain yang tak kalah penting untuk berlangsungnya JKN-KIS, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, PP 86 Tahun 2013, PerPres Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan BPJS Nomor 3 Tahun 2014, dan terakhir PerDir Nomor 33 Tahun 2017,” terangnya.

Lebih lanjut, Deena mengkonfirmasi soal badan usaha potensial yang belum terdaftar di Kota dan Kabupaten Probolinggo. Ia juga menggambarkan jenis sanksi yang diterima bagi para pelanggar.

“Hingga saat ini ada 111 badan usaha di Kota Probolinggo dan 124 badan usaha di Kabupaten Probolinggo. Semuanya sudah dikunjungi petugas RO (Relationship Officer) kami namun masih saja mereka ingkar janji. Padahal sanksi berat bisa menjatuhi mereka, salah satunya penangguhan terhadap jenis-jenis pelayanan publik,” ungkapnya.

Sementara itu, para pihak Kejari Kota maupun Kabupaten Probolinggo mengaku siap dengan amanah yang diberikan. Mereka sepakat untuk menindaklanjuti badan usaha yang tidak patuh dengan program pemerintah pusat tersebut. Seperti yang disampaikan Martiul selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo saat berkoordinasi, pihaknya siap jalin komunikasi dengan pihak terkait demi diterapkannya sanksi yang sudah tertulis. “Sanksi administratif sangat berkaitan dengan pihak lain seperti Dinas Perizinan dan Dinas Tenaga Kerja karena dari sana lah sumber mereka bisa mendirikan usaha. Kita harus bersinergi untuk bisa tahu bagaimana kondisi yang ada dan sama-sama cari solusinya. Intinya kami siap mendukung kapan saja,” pungkasnya.

Senada dengan Martiul,  Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Nadda Lubis juga turut mendengungkan kesiapannya saat koordinasi sesi kedua. Ia akan mempelajari kondisi di lapangan terlebih dahulu sebelum sama-sama terjun mengurus pelanggaran yang ada.

“Ya, akan kami pelajari dulu bagaimana menghadapi kasus-kasus semacam ini. Kami siap membantu keberhasilan program yang sudah dijalankan bertahun-tahun ini. Kami juga mengajak rekan-rekan Dinas terkait untuk bekerja sama menerapkan sanksi yang sudah ditentukan bilamana positif pelanggaran,” katanya.