14 Jun 2019
  |  
Dilihat : 980 kali

Sinergikan Program JKN, BPJS Kesehatan Kunjungi Wagub Sulsel

Jamkesnews, Makassar —  BPJS Kesehatan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku (Sulselbartramal) bersama BPJS Kesehatan cabang Makassar melakukan kunjungan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Selasa (11/6).

Pertemuan ini guna merealisasikan program bantuan kesehatan gratis atau dikenal dengan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibayarkan pemerintah bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

Menurut Donni Hendrawan selaku Deputi Direksi BPJS KEsehatan Wilayah Sulselbatramal, kunjungan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan Pemerintah.

“Kunjungan kami merupakan bentuk silatuhrahmi BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kunjungan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola oleh dua lembaga, yang dimana dibutuhkan sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah, khususnya dalam pemanfaatan area-area sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial,“ ujar Donni.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta BPJS Kesehatan untuk dapat memastikan data jumlah peserta JKN-KIS di Kabupaten/Kota yang berstatus aktif. Hal ini dilakukan agar nantinya bantuan yang diberikan Pemprov Sulawesi Selatan dapat tepat sasaran.

“Saya berharap BPJS Kesehatan dapat menjangkau kalangan masyarakat sesuai dengan kelas ekonomi yang telah ditentukan. Sehingga nantinya masyarakat paling bawah dapat maksimal menerima bantuan sebagai peserta dari BPJS Kesehatan,” Kata Andi Sudirman Sulaiman.

Menurut Wagub, saat ini masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi dan tidak memperoleh jaminan sosial.

“Di lapangan masih banyak masyarakat yang terdiskriminasi, seperti pegawai di perusahaan yang seharusnya sudah dijamin, ini malah sengaja diabaikan, misalnya perusahaan tidak menyetorkan preminya. Data-data semacam inilah yang perlu disisir lagi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Greisthy E.L Borotoding mengungkapkan bahwa saat ini BPJS Kesehatan Cabang Makassar bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri wilayah kerja cabang Makassar (Gowa, Takalar, Maros dan Pangkep) telah melakukan pemeriksaan kepatuhan dibeberapa badan usaha yang dianggap tidak patuh dalam memberikan dan melaporkan data karyawannya sehingga di Tahun 2018 BPJS Kesehatan Cabang Makassar telah menyerahkan 7 SKK (Surat Kuasa Khusus) ke Kejaksaan. (WR)