26 Mei 2019
  |  
Dilihat : 70000 kali

TKMKB: Provider diharapkan Aware terhadap SIP

Hulu Sungai Tengah, Jamkesnews - Sebagai langkah koordinasi dalam mengoptimalkan pencegahan fraud (kecurangan) dalam Program Jaminan Kesehatan JKN-KIS di wilayah Banua Enam, BPJS Kesehatan Cabang Barabai selenggarakan Koordinasi Kendali Mutu Kendali Biaya bersama Stakeholder. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai Jum’at (24/05) pagi waktu setempat. Dimana acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Komite Medik dan IDI se Banua Enam.

Dalam sambutannya, Plh. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Chohari menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait fraud di era JKN saat ini. “Saya yakin kalau niatan curang itu tidak ada, hanya kesalahpahaman saja. Nanti dari audit BPKP ada tiga hal yang perlu kita perdalam,” ujarnya sembari memperkenalkan diri dihadapan tamu undangan.

Chohari menyampaikan yang perlu perhatikan yang pertama SIP (Surat Izin Praktek) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kemudian SIP dokter spesialis yang ada di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan yang terkahir adalah tentang irisan-irisan antara rawat jalan dan rawat inap.

Dirinya juga memohon maaf kepada provider apabila dalam audit waktu lalu ada beberapa perintah laporan hasil audit  berupa pengembalian dari biaya yang sudah dibayarkan. “Kalau kita mengetahuinya lebih awal, tidak akan harus ada hal-hal seperti itu. Kami juga ingin yang kita bayarkan sudah benar dan telah menjadi hak dari teman-teman provider atas pemberian layanan,” jelasnya.

Selain itu, turut hadir Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Kalimantan Selatan dr. Mohammad Rudiansyah yang menyampaikan terkait permasalahan SIP untuk dokter. Rudy menjelaskan bahwa dibutuhkan strategi peningkatan mutu dan komitmen semua pemangku kepentingan dalam cita-cita bangsa ini yakni JKN. “Yang paling utama adalah bagaimana komitmen peningkatan mutu dan perlu ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Dari kalangan eksekutif, legislatif, masyarakat dan profesi kita harus bekerjasama dan tidak bisa top down,” ucapnya saat pemaparan materi.

Rudi menekankan bahwa TKMKB sendiri merupakan tim yang independen. TKMKB bukanlah tim dari BPJS Kesehatan. “Jadi jangan salah, ini murni benar-benar diluar. BPJS Kesehatan disini posisinya hanya kesekretariatan atau fasilitator. Bedanya disitu,” tegas Rudi. Sehingga diharapkan jangan sampai salah mengartikan bahwa TKMKB merupakan orang BPJS Kesehatan. Dengan tujuan bersama untuk meningkatkan pelayanan Program JKN-KIS menjadi lebih baik dan optimal untuk masyarakat.

Terkait SIP, Rudi menyampaikan bahwa SIP sangatlah penting. Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan aspek legalitas seorang dokter. “Karena inilah SIM kita untuk menjadi dokter untuk melakukan praktek kedokteran. Jangan sampai kasus yang lama terulang, dimana teman-teman sejawat ditangkap karena tidak mempunyai SIM,” katanya. (rz)