15 Mei 2019
  |  
Dilihat : 124 kali

BPJS Kesehatan Lhokseumawe Gandeng Kejari Aceh Utara Dorong Kepatuhan JKN

Lhokseumawe, Jamkesnews – BPJS Kesehatan kembali melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Selasa (14/05). Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani sebagai bukti dukungan aparat penegak hukum dalam implementasi peraturan-peraturan pemerintah serta kepedulian atas keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Manna mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan amanah besar pelaksanaan jaminan kesehatan, pihaknya membutuhkan bantuan dan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan. 

“Peraturan-peraturan JKN-KIS khususnya terkait keharusan masyarakat untuk patuh mendaftar, patuh menyampaikan iuran dan patuh menyampaikan data sudah diatur dalam peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Namun diperlukan adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan daerah agar dapat diterapkan, khususnya koordinasi dengan pemberi pelayanan publik, maupun aparat penegak hukum,” ujar Manna saat pembukaan acara yang dilangsungkan di Lhokseumawe tersebut.

Manna pun menambahkan, pihaknya saat ini terkendala dengan tidak patuhnya pemberi kerja atau badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam jaminan kesehatan pada segmen pekerja, melainkan pada segmen penerima bantuan iuran dari Pemerintah Aceh (JKA-red). Padahal, para pekerja yang menerima upah tersebut berhak untuk mendapatkan penjaminan biaya pelayanan kesehatan yang lebih tinggi sesuai dengan besaran upah yang didapatnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Edi Winarto mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan dukungan penuh agar ketentuan-ketentuan hukum dari pemerintah terhadap pelaksanaan Program JKN-KIS dapat ditegakkan. 

“BPJS Kesehatan jangan sungkan laporkan kalau ada yang tidak mau patuh terhadap ketentuan pemerintah. Kami selalu siap untuk membantu dan mendampingi dengan memberikan dukungan penuh. Kalau perlu kita lakukan koordinasi seperti penerbitan surat peringatan disertai dengan pengesahan dari kejaksaan, agar mereka yang tidak kooperatif mau ikut patuh ketentuan yang ada. Kan untuk kepentingan mereka juga,” ujar Edi.

Di hadapan para undangan yang terdiri atas perwakilan Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara tersebut, Edi pun mengimbau jajaran Pemerintah Daerah untuk bersinergi menegakkan ketentuan penjaminan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. 

“Kita harus berkoordinasi, berkerja sama dengan melaksanaan sosialisasi bersama, pendampingan serta penegakan ketentuan, agar program ini dapat berlangsung demi kesejahteraan rakyat, dan kami siap mendukung penuh pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan,” tutup Edi. (hf/pm)