01 Mei 2019
  |  
Dilihat : 80422 kali

Ngurus JKN-KIS? Ke Mal Pelayanan Publik Nyawiji Aja!

Nganjuk, Jamkesnews - Demi meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, BPJS Kesehatan Kabupaten Nganjuk turut memberikan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) “Nyawiji” Nganjuk. Melalui counter yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk tersebut BPJS Kesehatan akan memberikan layanan konsultasi, pendaftaran, perubahan data peserta, serta layanan-layanan administratif yang berkaitan dengan keperluan JKN-KIS badan usaha.

Kepala BPJS Kesehatan KC Kediri Yessi Kumalasari menyampaikan bahwa partisipasinya pada MPP Nyawiji Nganjuk merupakan upaya peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

“Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah mempersiapkan tiga kawasan industri yang ditargetkan menarik seratus investor dalam dua tahun ke depan. Hal ini merupakan tantangan bagi kami. Dengan memberikan layanan di MPP ini kami berharap BPJS Kesehatan dapat turut berkontribusi memberikan layanan terbaik kepada investor dengan menjamin kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan layanan,” ujar Yessi.

Lewat sambutannya pada peresmian MPP Nyawiji (30/4), Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya berencana membangun tiga kawasan industry yang disebut KING (Kawasan Industri Nganjuk). Novi optimis Ia akan membawa Nganjuk menjadi lima besar terbaik di Jawa Timur.

“Kami sedang persiapkan 1000 hektar lahan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk tiga Kawasan Industri yang disebut Kawasan Industri Nganjuk (KING). Targetnya, dalam dua tahun kedepan kami dapat menarik 100 investor/ pabrik untuk menanamkan modal di Nganjuk. Salah satu langkah persiapan yang kami lakukan adalah pendirian MPP. MPP Nyawiji merupakan merupakan MPP yang pertama di wilayah Karesidenan Kediri,” ujar Novi.

Melalui MPP Nyawiji, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk memberikan wadah bagi 21 instansi pusat, OPD, BUMN, BUMD, dan unit layanan pendukung lainnya untuk mengintegrasikan 258 layanan dalam satu gedung yang sama.

“Kami juga menjamin masyarakat tidak akan dibebani biaya layanan diluar biaya resmi. Setiap ruang layanan di MPP kami pantau melalui CCTV dan aplikasi. Layanan ini kami sebut sebagai Gerakan Nganjuk Melayani. Kami berharap masyarakat benar-benar puas dengan layanan yang diberikan disini,” tutup Novi. (ar/sw)