12 Apr 2019
  |  
Dilihat : 74 kali

Optimalkan Penegakan Kepatuhan, BPJS Kesehatan Gelar FGD Bersama Kementerian Lembaga Terkait

Banyuwangi, Jamkesnews – Dalam kurun waktu lima tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tingat kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam mendaftarkan, memberikan data yang lengkap dan benar, serta kepatuhan untuk membayar iuran utamanya segmen peserta PBPU masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan.

Bertempat di ruang pertemuan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, digelar diskusi bersama dengan menghadirkan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sekretariat Kabinet RI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banyuwangi, Disnakertrans Banyuwangi, serta Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Disnakertrans Provinsi Jawa Timur pada Kamis (11/04).

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan implementasi PP Nomor 86 Tahun 2013, sehingga diharapkan dapat menghasilkan dukungan dari Kementerian/Lembaga dalam penegakan sanksi administratif atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam mendaftar dan menyampaikan data yang lengkap kepada BPJS Kesehatan,” jelas Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.

Sebagaimana dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, dalam melaksanakan tugasnya BPJS berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial. BPJS Kesehatan telah melaksanakan kemitraan dengan stakeholder terkait, utamanya instansi pengawas ketenagakerjaan dan instansi penegak hukum sebagai upaya penegakan kepatuhan yang secara teknis telah diatur melalui PP Nomor 86 Tahun 2013.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banyuwangi, Hernina Agustin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung upaya penegakan kepatuhan melalui implementasi PP Nomor 86 Tahun 2013, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM RI, Nasrudin, menyampaikan bahwa dalam proses penegakan kepatuhan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu tidak dapat dikenakan oleh BPJS Kesehatan, melainkan melalui instansi yang terkait.

“Terkait sanksi administratif ini memang ada beberapa kendala implementasinya. Jadi yang mengenakan sanksi administratif bukanlah BPJS, kecuali untuk teguran tertulis dan denda. Sedangkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dikenakan oleh instansi terkait. Untuk pengenaannya harus ada laporan dari BPJS. Berdasarkan laporan inilah instansi terkait di daerah melakukan penegakan hukumnya,” jelas Nasrudin.

Sebagai mitra, Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Hendri Taryono menyatakan kesiapannya untuk mendukung BPJS Kesehatan dalam menuju Universal Health Coverage dan pendampingan dalam proses pemeriksaan dan pembinaan kepada Badan Usaha yang tidak patuh.

“PP Nomor 86 tahun 2013 sudah selaras dengan Peraturan Derah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pada Pasal 53 ayat (5) yaitu Perusahaan wajib mengikutsertakan semua pekerja/buruh dan keluarganya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Aturan ini kemudian ditindaklanjuti juga dengan Pergub Jatim Nomor 19 Tahun 2017. Kami mitra BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik, seratus persen mendukung BPJS Kesehatan untuk menuju Universal Health Coverage. Selain itu kami siap sedia melakukan pendampingan kepada BPJS Kesehatan dalam proses pemeriksaan dan pembinaan kepada Badan Usaha yang tidak patuh,” tutup Hendri. (ar/da)