10 Apr 2019
  |  
Dilihat : 44442 kali

BPJS Kesehatan Sinergi Dengan Kejaksaan Negeri Ajak Stakeholder Sukseskan JKN-KIS

Mojokerto, Jamkesnews - Sebagai upaya menegakkan kepatuhan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Mojokerto dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto kembali bersinergi Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kabupaten Mojokerto antara BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Pada saat yang sama, digelar kegiatan bertajuk Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Mojokerto Semester I Tahun 2019 yang dilaksanakan di Mojokerto pada Selasa (09/04).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto beserta jajaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto serta Pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutan pembukanya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Dina Diana Permata menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini.

“Program Jaminan Kesehatan Nasional telah berjalan selama lebih dari lima tahun. Masyarakat telah merasakan bahwa manfaat Program JKN-KIS begitu besar. Berjalannya program ini tentu tak lepas dari dukungan dan partisipasi berbagi pihak hingga Program JKN-KIS terselenggara dengan baik,” jelas Dina.

Dina menjelaskan bahwa Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto kali ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama tahun sebelumnya demi implementasi Program JKN-KIS berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait Surat Kuasa Khusus (SKK) yang telah diterbitkan oleh Kantor Cabang Mojokerto pada tahun 2018 tetapi belum membuahkan hasil, Dina berharap pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menindaklanjutinya pada tahun 2019.

Pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Rudy Hartono memberikan masukan yang disampaikan dalam forum koordinasi, yaitu upaya untuk memaksimalkan cakupan kepesertaan di wilayah Kabupaten Mojokerto melalui sosialisasi terpadu kepada badan usaha untuk berpartisipasi dalam program JKN-KIS yang melibatkan stakeholder sebagai narasumber.

“Sosialisasi Program JKN-KIS perlu lebih ditingkatkan sehingga masyarakat khususnya Badan Usaha yang belum memenuhi kewajibannya terkait pendaftaran maupun penyampaian data karyawan, dapat mengetahui manfaat Program JKN-KIS.  Sosialisasi bisa dilakukan melalui forum-forum komunikasi sehingga lebih optimal dan tepat sasaran. Selain itu Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto akan berkoordinasi dan mendorong diterbitkannya regulasi tentang penerapan sanksi administratif berupa penghentian pelayanan publik bagi badan usaha yang tidak patuh,” tegas Rudy.

Dalam forum tersebut Rudy mengingatkan tentang langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Ia menambahkan demi mencapai keberhasilan Program JKN-KIS perlu dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak yaitu stakeholder dan masyarakat termasuk juga badan usaha. (ar/s4)