30 Mar 2019
  |  
Dilihat : 37263 kali

Lanjutkan Komitmen UHC BPJS Kesehatan Tandatangani MoU Dengan Pemkot Mojokerto

Mojokerto, Jamkesnews - Pemerintah Kota Mojokerto kembali melakukan kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan BPJS Kesehatan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage bagi Masyarakat Kota Mojokerto pada Jum’at (29/03), di Ruang Rapat kantor Pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini dilakukan rangka mewujudkan komitmen menjamin kesehatan masyarakat Kota Mojokerto serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Mojokerto dengan didampingi Wakil Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto beserta jajaran, Asisten dan Kepala Bagian, Kepala OPD terkait, Camat,  Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas se-wilayah Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya Kepala BPJS Kesehatan Dina Diana Permata menyampaikan  apresiasi atas pencapaian UHC di wilayah Kota Mojokerto dan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Dalam upaya optimalisasi program JKN-KIS di kota Mojokerto, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto senantiasa menjalin koordinasi dalam hal sinkronisasi data peserta JKN-KIS dan data penduduk kota Mojokerto, dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Mojokerto,” terang Dina.

Teknis pelaksanaan langkah sinkronisasi tersebut yaitu setelah melakukan pemilahan data penduduk diperoleh data penduduk Kota Mojokerto yang belum terdaftar program JKN-KIS, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Kesehatan dan Dispendukcapil Kota Mojokerto. Selanjutnya data diserahkan ke BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, dengan harapan seluruh penduduk Kota Mojokerto mendapat kepastian akan jaminan kesehatan.

Dina mengatakan bahwa selama ini BPJS Kesehatan telah menerima keluhan dari masyarakat dalam hal ini peserta JKN-KIS tentang pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) bahwa kamar atau ruang perawatan di rumah sakit faskes mitra BPJS Kesehatan yang selalu penuh. Terkait hal tersebut Dina menjelaskan bahwa rumah sakit di Kota Mojokerto menjadi rujukan dari daerah lain di sekitar Kota Mojokerto.

“Untuk meminimalisir keluhan dari peserta JKN-KIS,  BPJS Kesehatan telah meminta seluruh rumah sakit menyediakan dashboard untuk ditampilkan sehingga jelas terlihat oleh peserta  yang berkunjung di rumah sakit, untuk bisa diketahui tentang informasi ketersediaan kamar di rumah sakit. Diharapkan pihak rumah sakit menyediakan petugas khusus yang ditunjuk untuk melakukan updating data kamar,” ungkap Dina.

Dina menambahkan bahwa upaya meningkatkan kepuasan peserta JKN-KIS merupakan fokus utama BPJS Kesehatan. Ia berharap komunikasi dan koordinasi terjalin lebih baik lagi dengan pihak Pemerintah Kota Mojokerto dan fasilitas kesehatan di wilayah Kota Mojokerto untuk mengatasi permasalahan di lapangan sehingga meningkatkan kepuasan dalam pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Pada kesempatan tersebut Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto sangat mendukung program Jaminan Kesehatan bagi penduduknya. Melalui pelaksanaan kesepakatan dan kerjasama ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dan sinergi dengan BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto untuk memberikan jaminan dan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, khususnya penduduk Kota Mojokerto.

Ita menyampaikan bahwa Kota Mojokerto sudah mencapai UHC (Universal Health Coverage) sejak 2018 dan menjadi pendahulu di antara kabupaten / kota di Jawa Timur.

“Ini adalah prestasi yang patut dibanggakan, meski demikian masih ada beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan. Dalam hal melayani masyarakat harus selalu sabar. Pemberi pelayanan kesehatan yang bertugas di puskesmas sebagai garda pertama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta petugas rumah sakit dituntut untuk ekstra sabar saat melayani masyarakat yang memiliki latar belakang yang beraneka ragam,” tegas Ita.

Selanjutnya Ita menghimbau seluruh instansi terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya bagi yang belum menjadi peserta JKN-KIS supaya segera mendaftar peserta JKN-KIS.   

 “Tidak perlu menunggu sakit, baru kemudian ke BPJS Kesehatan karena tidak bisa sehari jadi. Dibutuhkan waktu untuk sinkronisasi data. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat,” ungkapnya

Di akhir kesempatan Ita berterima kasih kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung layanan kesehatan bagi warga Kota Mojokerto. (ar/s4)