14 Mar 2019
  |  
Dilihat : 347 kali

BPJS Kesehatan Imbau Badan Usaha di Deli Serdang Hindari Fraud

Deli Serdang, Jamkesnews Untuk terus menyempurnakan kualitas data peserta dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Lubuk Pakam mengundang sejumlah badan usaha dalam kegiatan rekonsiliasi data dan sosialisasi bertajuk "Up To 100 Percent" di Tanjung Morawa, Kamis (14/03).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam Rita Masyita Ridwan menyampaikan beberapa perkembangan terbaru seputar Program JKN-KIS menyangkut perubahan regulasi. Di hadapan perwakilan puluhan badan usaha yang hadir, Rita menekankan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban badan usaha yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.  

"Kita sama-sama mengetahui bahwa pelaksanaan Program JKN-KIS ini penuh tantangan, bersamaan dengan manfaatnya yang diterima masyarakat. Misalnya terkait kesinambungan berjalannya program ini ke depannya. Kewajiban-kewajiban bagi badan usaha sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, adalah untuk memastikan program ini dapat terus berlanjut, karena manfaatnya demikian luas bagi masyarakat,” jelas Rita.

Menurutnya, sebagai penyelenggara Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan perlu memastikan masyarakat tidak keliru dalam memahami peraturan yang berlaku, untuk menghindari berbagai persoalan saat mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan maupun prosedur administrasi di BPJS Kesehatan sendiri. Rita pun mengapresiasi badan usaha yang selama ini rutin membayar iuran Program JKN-KIS, namun juga mengharapkan kerja sama yang lebih baik dari badan usaha yang masih belum patuh terhadap aturan.  

"Dalam regulasi diatur mengenai berbagai jenis sanksi terhadap ketidakpatuhan badan usaha, namun kita memilih mengedepankan terlebih dahulu langkah-langkah koordinasi dan komunikasi dengan badan usaha. Apapun kendala yang dihadapi badan usaha dalam usaha-usaha memenuhi kewajibannya, jangan ragu untuk menyampaikan kepada BPJS Kesehatan, kami terbuka untuk berdiskusi dan sama-sama mencari solusi. Demikian pula dalam memperoleh hak-hak nya, peserta JKN-KIS adalah customer yang harus kami layani dengan sebaik-baiknya. BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kanal untuk menyelesaikan keluhan peserta JKN-KIS," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Rita juga berpesan agar seluruh peserta JKN-KIS memahami hal-hal apa saja yang berpotensi disebut sebagai kecurangan (fraud) dalam Program JKN-KIS. Misalnya, menyangkut penggunaan kartu identitas peserta.  

"Masing-masing peserta JKN-KIS agar menjaga kartu identitasnya dengan sebaik-baiknya. Yang berhak atas manfaat kartu tersebut hanyalah peserta yang bersangkutan. Penggunaan oleh pihak lain merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tergolong sebagai tindakan fraud, yang dapat berujung pada pengenaan sanksi pidana sesuai KUHP," jelas Rita.

Salah satu perwakilan badan usaha, Darmawan, ikut menyampaikan pendapat dan pengalamannya sebagai peserta JKN-KIS. Menurut Darmawan, perusahaan berupaya maksimal untuk mendukung program JKN-KIS dengan mendaftar dan membayar iuran secara rutin. Harapannya, komitmen yang kuat juga ditunjukkan penyelenggara Program JKN-KIS dan seluruh stakeholder terutama fasilitas kesehatan. 

"Kami tentu ingin dilayani dengan baik saat kami menggunakan hak kami untuk berobat. Sejauh ini tidak ada kendala berarti, jika ada kendala pun dapat ditangani dengan baik, baik di BPJS Kesehatan maupun di faskes. Mudah-mudahan ke depannya juga dapat terus berjalan lancar,” harapnya. (hf/am)