12 Feb 2019
  |  
Dilihat : 93 kali

Sisir Warga Tak Mampu, BPJS Kesehatan Bogor Sandingkan Data Dinas Dukcapil

Bogor,Jamkesnews -BPJS Kesehatan Cabang Bogor duduk bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk membahas persiapan penyandingan data NIK antara data peserta BPJS Kesehatan dan Kependudukan Kota Bogor, Senin (11/02). Data kepesertaan JKN-KIS yang terekam di BPJS Kesehatan berasal dari nomor induk kependudukan sehingga dapat disandingkan dengan daftar Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, dengan demikian dapat dilihat berapa banyak penduduk Kota Bogor yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dengan menyandingkan data, Senin (11/02).

"Saat ini sudah 95% penduduk Kota Bogor menjadi peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan kita sudah punya data peserta dengan NIK, dengan demikian kita bisa sandingkan dengan data yang berada di Dinas Kependudukan Kota Bogor agar penduduk Kota Bogor dapat terjamin kesehatannya baik nantinya didaftarkan oleh pemberi kerjanya jika pekerja atau didaftarkan pemerintah daerah jika termasuk warga yang tidak mampu atau bisa juga kita menyisir dengan sosialisasi di kelurahan kelurahan yang warganya banyak belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS dari kalangan wiraswasta atau yang biasa kita sebut pekerja bukan penerima upah," ucap Kepala Bidang Perluasan kepesertaan dan kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Bogor Budi Sulystiawan.

Dengan jumlah penduduk Kota Bogor saat ini sebanyak 1.021.337 jiwa masih ada sebanyak 42.409 jiwa penduduk Kota Bogor yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS, dengan menyandingkan data akan mempercepat 100% penduduk Kota Bogor terjamin kesehatannya oleh Program JKN-KIS. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bogor pun dapat melihat seberapa banyak penduduk yang tidak mampu yang dapat didaftarkan sebagai peserta bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

“Dengan BPJS Kesehatan menyandingkan data NIK dengan kami Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor  maka Pemerintah Kota Bogor pun dapat menghitung berapa jumlah penduduk tidak mampu yang dapat didaftarkan oleh pemda nantinya,” ujar Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mugi Lastono.

Ia melanjutkan, penyandingan data dapat dibantu dengan sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang bernama Sitanduk (Sistem Informasi Data Administrasi Kependudukan), dimana penyajian data kependudukan secara real time yang diaplikasikan melalui dashboard Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

 “Sitanduk tersebut mengambil data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikembangkan lagi oleh Disdukcapil Kota Bogor. Dimana Sitanduk itu juga berisi data penduduk Kota Bogor mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) bahkan sampai by name by address penduduk yang diaplikasikan dalam diagram statistik untuk mempermudah pembacaan profil data penduduk Kota Bogor,” ucap Mugi.

Diharapkan penyandingan data dengan menggunakan Sitanduk ini dapat direalisasikan segera sehingga seluruh penduduk Kota Bogor terjamin oleh Program JKN-KIS dengan data NIK yang sudah benar dan terverifikasi.