02 Apr 2019
  |  
Dilihat : 448 kali

Bagaimana Melakukan Perubahan Jenis Kepesertaan?

Perubahan jenis kepesertaan dimungkinkan untuk peserta PBI menjadi PBPU atau sebaliknya, PPU menjadi PBPU atau sebaliknya dan PPU menjadi BP.

 

1. Syarat Perubahan Data

A. Peserta PBI menjadi peserta PBPU

Peserta PBI APBN dapat langsung merubah jenis kepesertaan dengan mengikuti ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2016. Sedangkan peserta PBI ABPD dapat dilakukan sesuai ketentuan mutasi tambah kurang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah masing-masing.

 

Adapun syarat perubahan data:

1) Mendaftarkan seluruh anggota keluarga sesuai ketentuan pendaftaran peserta PBPU.

2) Peserta menandatangani surat pernyataan bermaterai keluar sebagai peserta PBI.

 

B. Peserta PBI menjadi peserta PPU

1) Badan Usaha mengusulkan perubahan jenis kepesertaan pekerja melalui surat keterangan pengalihan status Pekerja.

2) Perubahan status kepesertaan PBI menjadi Peserta PPU mengikuti mekanisme cut off kepesertaan

BPJS Kesehatan dan jumlah anggota keluarga tertanggung PPU

3) Dalam hal jumlah anggota keluarga tertanggung melebihi hak peserta sebagai peserta PPU, maka anggota keluarga lainnya:

a) Didaftarkan melalui Badan Usaha sebagai keluarga tambahan dengan besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah Peserta Pekerja Penerima Upah per

orang per bulan (dengan melengkapi surat kuasa pemotongan gaji)

b) Didaftarkan sebagai Peserta PBPU; atau

c) Tetap menjadi Peserta PBI Adapun syarat perubahan data yaitu surat keterangan pengalihan status Pekerja menggunakan kop surat Badan Usaha yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau yang diberi wewenang dan di stempel perusahaan.

 

C. Peserta PBPU menjadi peserta PPU

1) Perubahan status kepesertaan dilakukan oleh Badan Usaha, mengikuti mekanisme cut off kepesertaan BPJS Kesehatan.

2) Khusus PBPU menjadai PPU Penyelenggara Negara perubahan status dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif dengan menunjukkan SK Pengangkatan.

3) Perubahan status kepesertaan jumlah anggota keluarga tertanggung PPU, dalam hal jumlah anggota keluarga tertanggung melebihi hak peserta sebagai peserta PPU, maka anggota keluarga lain dapat didaftarkan melalui Badan Usaha sebagai keluarga tambahan dengan besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah Peserta Pekerja Penerima Upah per orang per bulan (dengan melampirkan surat kuasa pemotongan gaji). Adapun syarat perubahan data mengikuti ketentuan persyaratan pendaftaran baru peserta PPU.

 

D. Peserta PPU menjadi Peserta PBPU

Peserta yang sudah tidak ditanggung oleh pemberi kerja karena berakhirnya hubungan kerja wajib berpindah status menjadi peserta PBPU. Adapun syarat perubahan data:

1) Pekerja sudah tidak lagi sebagai PPU yang ditunjukkan dengan status peserta dinonaktifkan oleh Badan Usaha.

2) Syarat lainnya mengikuti ketentuan persyaratan pendaftaran baru peserta PBPU.

3) Peserta PPU yang beralih menjadi Peserta PBPU/BP pada bulan berjalan, maka pembayaran iuran baru dapat dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya dan status kepesertaan sebagai PBPU akan aktif sejak iuran dibayarkan.

4) Dalam hal peralihan dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak status PPU dinyatakan non aktif, maka Status Peserta langsung aktif (tanpa menunggu 14 hari). Jika melebihi 1 bulan, maka status peserta tidak langsung aktif (menunggu 14 hari).

 

E. Peserta PPU menjadi PPU

Peserta PPU dialihkan menjadi PPU lainnya berdasarkan surat pengantar pendaftaran dari Pimpinan Perusahaan yang baru. Kondisi tersebut berlaku bagi peserta PPU aktif maupun PPU non aktif karena Badan Usaha lama menunggak iuran.

 

2. Kanal Layanan perubahan data:

a. Mobile Customer Service (MCS)

Peserta mengunjungi Mobile Customer Service (MCS) pada hari dan jam yang telah ditentukan, melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

 

b. Mall Pelayanan Publik

Peserta mengunjungi Mall Pelayanan Publik, melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.

 

c. Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota

Peserta mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor Kabupaten/ Kota, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), mengambil nomor antrian pelayanan loket yang sesuai, melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.